Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah lembaga PAUD di Indonesia tumbuh secara signifikan. Data tahun 2021 menunjukkan sekitar 205.000 satuan PAUD dengan 38.000 di Jawa Timur, namun hanya 939 di Papua dan 629 di Kalimantan Utara (edu.or.id). Pertumbuhan ini juga didorong oleh sektor swasta dan informal, seperti kelompok bermain di rumah warga atau posyandu (theconversation.com) namun kira-kira apa yang mendorong lonjakan PAUD di Indonesia?
1. Bonus Demografi
Indonesia sedang menuju bonus demografi: pada 2045, populasi produktif diproyeksi mencapai 60%. Investasi di PAUD dinilai strategis, setiap Rp.1 yang diinvestasikan menghasilkan empat kali lipat nilai ekonomi. Anak-anak yang mengikuti PAUD cenderung memiliki prestasi akademik lebih tinggi dan kepercayaan diri yang baik (mediaindonesia.com)
2. Kebijakan Holistik dan Stunting
Pemerintah berupaya mengembangkan model PAUD HI (Holistik Integratif) untuk penanganan stunting pendekatan mencakup gizi, kesehatan, stimulasi dan pengasuhan sejak 1.000 HPK. Pendekatan ini digadang sebagai solusi komprehensif menurunkan stunting yang masih di angka 21,5% (2023) menuju target 18% pada 2025 (kemenkopmk.go.id)
3. Dorongan Pemerintah Daerah
Program seperti PAUD berindikator menyasar layanan di setiap desa. Di Jawa Tengah saja terdapat 32.617 lembaga PAUD dengan partisipasi anak 47,7% (tahun 2024), namun sebagian wilayah masih sangat tertinggal (jatengprov.go.id). Meskipun dorongan lonjakan PAUD sudah tinggi, tapi kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan anak ini, diantaranya:
· Akses dan Infrastruktur
Hanya sekitar 35%–40% anak usia 3–6 tahun yang memiliki akses ke PAUD (mediaindonesia.com). Sementara itu, 12.560 desa (≈15%) masih minim akses dan fasilitas PAUD. Di daerah terpencil, PAUD hanya tersedia secara informal dan sangat terbatas (theconversation.com).
· Kualitas Guru
Kurang dari separuh guru PAUD memiliki latar belakang pendidikan S1—sekitar 32% hingga 41% bergelar sarjana (edu.or.id). Guru honorer, terutama di nonformal, sering kali digaji sangat rendah, ada yang hanya Rp.250 sampai 500 rb per bulan. Akibatnya, sulit menjamin kualitas pengajaran dan profesionalisme. Karena guru harus mencari tambahan lain untuk menutup penghasilannya sebagai seorang guru
· Kualitas dan Akreditasi
Lebih dari 80% PAUD belum terakreditasi oleh lembaga pengakreditasi, terutama satuan nonformal (theconversation.com). Akreditasi dan kurikulum berkualitas sangat penting agar PAUD mampu membangun karakter dan kemampuan dasar sejak dini.
· Pembiayaan dan Anggaran Pemerintah
Anggaran pendidikan nasional sebesar Rp550 triliun, namun hanya 0,8–1,33% dialokasikan untuk PAUD (theconversation.com). Padahal standar UNESCO menyarankan minimal 10% alokasi untuk PAUD. Pemerintah memberikan subsidi BOP antara Rp600.000 sampai 1.200.000 per anak per tahun, namun ini masih jauh di bawah biaya sebenarnya yang sekitar Rp.3-4 juta pertahun.
Maraknya lembaga PAUD di Indonesia merepresentasikan perubahan paradigma bahwa pendidikan sejak usia dini adalah fondasi penting masa depan. Pertumbuhan jumlah lembaga mencerminkan kesadaran yang meningkat. Namun, kualitas guru, akreditasi, dan pembiayaan tetap menjadi PR besar. Kolaborasi lintas sektor—pemerintah, swasta, masyarakat diperlukan agar PAUD tidak hanya bertumbuh secara kuantitas, tapi juga unggul secara kualitas. Jika dikelola dan didukung dengan baik, PAUD akan menjadi pondasi utama menuju generasi yang lebih sehat, cerdas, dan siap bersaing diera bonus demografi Indonesia Emas 2045.
sumber:
https://www.edu.or.id/2024/09/bagaimana-perkembangan-pendidikan-anak-usia-dini
https://theconversation.com/tumbuh-kembang-anak-usia-dini-sangat-memengaruhi-capaian-pendidikan-3-aspek-yang-perlu-indonesia-perhatikan
https://mediaindonesia.com/humaniora/709784/pendidikan-anak-usia-dini-kunci-bonus-demografi-indonesia-2045?utm_source=chatgpt.com#goog_rewarded
https://www.kemenkopmk.go.id/pengembangan-paud-hi-untuk-mendukung-penurunan-stunting-di-indonesia
https://jatengprov.go.id/publik/kukuhkan-bunda-paud-dan-literasi-se-jateng-nawal-dorong-tiap-desa-miliki-paud